Aktivis Minta DKPP Pecat Semua Komisioner KPU, Rakyat Minta Bawaslu Bongkar Kecurangan Pilpres
 |
| Ist |
Mereka mendesak Bawaslu membongkar kecurangan di Pemilu 2019, dan menyebut pemilu kali ini jauh dari asas Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Massa juga meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat semua komisioner KPU.
Selain itu para aktivis ada juga yang tergabung di Komando Barisan Rakyat Lawan Pemilu Curang (Kobarkan Perang) dan pasukan emak-emak. Dalam aksinya mereka juga membawa beberapa spanduk dan poster.
Adapun isi tulisan poster yakni ‘Aksi Melawan Pemilu Curang’, ‘Bawaslu Jangan Curang dan ‘Demokrasi Itu Suara Rakyat’ hingga keranda mayat bertuliskan ‘Innalillahi, Matinya Suara Rakyat Pemilu 2019 Paling Brutal’.
Orator pada aksi itu, Jali Bitung mengatakan, kedatangannya ke Bawaslu untuk melaporkan kecurangan pemilu yang ditemui, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. "Banyak kecurangan dilaporkan di mana-mana," kata Jali dalam orasi di depan Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).
Untuk itu, dia meminta Bawaslu dalam hal ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) segera menjerat para pelaku kecurangan pemilu dengan dugaan tindak pidana.
"Harap Bawaslu kawal dan jaga proses demokrasi dengan baik, jujur, adil, dan benar dan bermartabat. Demo kali ini bukan minta apa-apa, tapi minta agar pemilu dilaksanakan dengan jujur dan adil," paparnya.
Sementara aktivis senior Jumhur Hidayat menuturkan, hajat Pemilu 2019 adalah hajat rakyat. Sementara KPU dan Bawaslu adalah penyelenggara saja karenanya harus bekerja sesuai prosedur.
“Kami menyuarakan suara rakyat dan bersama para alumni Universitas Negeri se-Indonesia sedang berusaha keras dalam memantau dan kawal Pemilu 2019. Kita juga menolak pemilu ulang,” kata Jumhur.
Menurutnya, Pemilu kali ini yang paling brutal dengan kecurangan secvara sistematis dan massif. “Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, Bawaslu adalah lembaga terakhir yang akan menindak apabila ada kecurangan dalam Pemilu 2019,” tandasnya.
Perwakilan dari pimpinan massa sempat di terima oleh Ketua Bawaslu Abhan dan anggota Bawaslu Rahmat Bagja.
Salah Input
Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu memberikan protes kepada langkah KPU.
Melalui akun Twitter @msaid_didu, Senin (22/4/2019), menuliskan kepala KPU meminta rakyat bersabar menunggu hasil real count. Namun di tengah menunggu, publik juga hampir selalu menemukan 'kesalahan' input data di situs web resmi KPU. Sedangkan saat dipertanyakan kesalahan input tersebut, KPU menjawab hal tersebut lantaran human error.
Said Didu juga memprotes langkah KPU yang akan melaporkan sejumlah orang kepada polisi. "Pimpinan @KPU_ID meminta rakyat sabar menunggu hasil real count, sementara publik hampir tiap saat menemukan "kesalahan" input data.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya tidak berniat curang, terkait kesalahan memasukkan data pada sistem informasi penghitungan (situng).
Menurutnya kesalahan input lantaran human error atau kesalahan manusia.
"Kalau ada yang menduga bahwa kami lakukan kecurangan, masa kami publikasikan? Jadi saya tegaskan tidak ada niat untuk curang. Kalau terjadi karena kesalahan input, itu saya menduga murni karena kesalahan human error," tutur Arief Budiman di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019). (Harian Terbit/Safari)
