Pembangunan Infrastruktur Jokowi Menyisakan Konflik Agraria dan Penggusuran
JAMBITERBIT.COM, JAKARTA - Debat calon presiden (capres) 2019 putaran kedua sudah dilaksanakan. Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memberikan penilaian, capres nomor urut 01, Joko Widodo kurang memperhatikan dampak pembangunan pada lingkungan demi
mengejar pembangunan infrastruktur.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati menginginkan agar petahana tidak mengesampingkan dampak buruk dari pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dibangun oleh pemerintah saat ini.
“Walhi mencatat, pembangunan infrastruktur kerap menyisakan konflik di antaranya konflik agraria, penggusuran dan kerusakan lingkungan,” kata Nur Hidayati di Kantor Walhi, Jakarta, Senin (18/2/2019).
Menurut Nur Hidayati, pernyataan Jokowi dalam debat kurang memperhatikan dampak pembangunan pada lingkungan. Beberapa pembangunan jalan yang membuka hutan alam seperti di Papua, Kalimantan, justru bisa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang lebih besar.
"Pernyataan capres nomor urut 01 seolah-olah ini (dampak terhadap lingkungan) bisa diabaikan hanya demi mengejar pembangunan infrastruktur," katanya.
Kebakaran Hutan
Selain itu soal kebakaran hutan, menurut dia, meski tren kebakaran hutan berkurang sejak tahun 2015, namun kebakaran hutan masih terjadi hingga saat ini.
Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang menjadi pelaku pembakaran hutan juga dinilainya minim dilakukan oleh pemerintah.
Dalam debat capres putaran kedua pada Minggu (17/2), Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah keberhasilan dalam pemerintahannya, di antaranya soal penanganan kebakaran hutan dan mengklaim tidak terdapat konflik yang disebabkan oleh dampak pembangunan infrastruktur.
Jokowi juga mengatakan dalam kasus penanganan penebangan liar, ada 11 perusahaan yang telah didenda sebesar total Rp18,3 triliun. Selain itu Jokowi juga mengklaim tidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan dalam tiga tahun terakhir.
Nur Hidayati mengemukakan, Jokowi hanya memamerkan sejumlah prestasinya dalam debat semalam. "Pak Jokowi lebih banyak mempromosikan yang sudah dicapai. Wajar, petahana ingin memunculkan prestasinya tapi seharusnya tidak menutup mata terhadap dampak-dampak negatif yang terjadi akibat proses pembangunan," katanya.
Salah Data
Di tempat terpisah, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai, Jokowi kerap menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan pada saat mengikuti Debat Capres 2019 yang diselengggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Sultan pada Minggu (18/2/2019) malam.
Direktur Materi dan Debat, Sudirman Said, mengatakan, kesalahan data yang disampaikan oleh Jokowi tidak akan dibantah langsung pihaknya. Melainkan, oleh masyarakat.
"Tadi malam ketika Pak Jokowi mengatakan selama sekian tahun tidak ada konflik agraria, ketika beliau terus menyampaikan data-data lain, saya sudah membatin bahwa sebentar lagi akan ada counter bukan dari kami tapi dari masyarakat," ujar Sudirman Said saat diskusi di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta, Senin (18/2/2019).
"Saya bisa mengatakan bahwa kredibilitas dari apa yang disampaikan oleh petahana makin hari makin menurun dan ini bukan tren yang bisa dibendung karena ini tren dari masyarakat," terang Sudirman.
Sudirman pun menegaskan bahwa kandidatnya sudah berhasil memenangkan hati masyarakat. "Semalam kita memenangkan hati masyarakat. Mengapa demikian? Karena ada kecendurungan mempertanyakan segala sesuatu yang datang dari petahana," tandas mantan Menteri ESDM era Jokowi tersebut.
Pengamat politik Muslim Arbi, data BPS pada 2018 impor jagung 481.471 ton, atau naik jika dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya (2017), yang sebesar 360.355 ton," jelas Muslim.
Selain itu, ia mengatakan, kesalahan data Jokowi di debat kedua akan menurunkan elektabilitas terutama di kalangan perkotaan. "Kalangan terdidik dan perkotaan tidak akan memilih Jokowi," pungkas Muslim.
Data Impor Salah
Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean, menyebut, capres nomor urut 01 Jokowi menyampaikan data-data yang tidak sesuai dengan fakta pada debat pilpres kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
"Yang pertama adalah bagaimana Pak Jokowi menyampaikan data-data yang tidak akurat tidak benar," katanya di Jakarta, Senin (18/2/2019).
Kepala Advokasi dan Hukum Partai Demokrat itu mencontohkan, Jokowi telah menyampaikan data yang berbeda dengan mengklaim produksi kelapa sawit di Indonesia saat ini telah mencapai 46 juta ton. Padahal, menurutnya, produksi sawit Indonesia belum pernah mencapai angka tersebut.
"Data di BPS menyatakan 2017 saja kita baru sekitar 34 juta ton ya. Bahkan di 2018 masih di bawah 40 juta ton," ujarnya.
Ferdinand juga menyoroti Jokowi yang menyatakan hanya impor jagung sebesar 190 ribuan ton. Padahal, ungkap dia, faktanya saat ini Indonesia mengimpor sampai 730 ribuan ton.
"Data beras juga salah. Produksi dengan konsumsi dan untuk menjaga stok dia juga salah. Ini yang kita prihatin bagaimana seorang presiden sekaligus capres menyampaikan data-data yang tidak benar tidak akurat dan cenderung berbohong hanya untuk melanggengkan kekuasaan," ungkapnya.
Menampik
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Moeldoko, angkat suara terkait tuduhan bahwa pernyataan capres Jokowi dalam sesi debat capres putaran kedua 2019 adalah sebuah kebohongan.
Misalnya, soal klaim tak ada konflik agraria sepanjang kepemimpinannya. "Pernyataan itu sangat clear, jangan gitu caranya. Seolah-olah menyebarkan kebohongan ini sebuah dusta, saya harus berani mengatakan itu," tutur Moeldoko, di Jakarta. (Harian Terbit/Sammy)
