 |
| Ketua DPR RI Puan Maharani. foto : screenshot instagram |
JAKARTA - Aksi unjukrasa yang digelar di Gedung DPR RI di Jakarta hari ini Kamis 27 Agustus 2026 diharapkan dapat berjalan lancar.
Masyarakat pasti mendukung jika memang tuntutan yang disampaikan kepada DPR bertujuan untuk kepentingan orang banyak dan kemaslahatan umat.
Begitulah secuil info yang didapat dari sejumlah warga saat dimintai tanggapannya terkait rencana aksi unjukrasa di Gadung DPR RI, di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta, hari ini, Kamis (27/8/2026).
DPR RI membuka diri dan siap menerima aspirasi para pendemo, asalkan aksi tersebut berlangsung tertib dan tidak menimbulkan kericuhan.
Ketua DPR RI Puan Maharani dengan tegas menyatakan siap menerima aspirasi rakyat. Namun dirinya mengimbau untuk bersama - sama menjaga ketertiban saat menyampaikan tuntutannya.
Pernyataan Puan Maharani ini dilangsir di Website Resmi Emedia DPR RI / emedia.drp.go.id tertanggal 26 Agustus 2026.
"Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR", ujar Puan Maharani seperti dilangsir di emedia.drp.go.id , Rabu (26/8/2026).
Bahkan, menurut Puan Maharani, tidak menutup kemungkingan para pengunjukrasa akan dapat bertemu dan menggelar audensi dengan Pimpinan DPR.
Adapun tuntutan yang akan disampaikan pengunjukrasa kepada DPR RI ialah : mendesak DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset serta memberikan hukuman yang setimpal, seperti hukuman memiskinkan bahkan hukuman mati untuk para tersangka korupsi.
kompas.com/27 Agustus 2026, menulis : Unjukrasa kali ini dimotori kelompok massa yang terrgabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dengan tuntutan agar DPR mengesahkan Undang -undang Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor.
Kemudian Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) tuntutannya sama dengan AMPB hanya saja ada tambahan yakni : meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
Trus, Alinasi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) ada 10 yakni : Mengadili Prabowo-Gibran dan meminta pertanggungjawaban politik serta hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
Menghentikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus mengevaluasi transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
Menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat serta mendorong sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas, termasuk menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar.
Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh.
Menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional sekaligus mempercepat bantuan dan pemulihan wilayah terdampak.
Menjamin dan memenuhi hak pekerja rumah tangga, termasuk perlindungan hukum, upah layak, dan jam kerja manusiawi.
Melaksanakan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon. Menghentikan kriminalisasi aktivis dan membebaskan seluruh tahanan politik.
Serta Menyita seluruh aset koruptor untuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
Berbeda dengan tiga kelompok sebelumnya, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) datang untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu program yang mereka dukung adalah Makanan Bergizi Gratis (MBG). (*/redaksi)
