DPRD Akan Berkoordinasi Dengan Pemerintah Pusat Soal Zona Merah Petamina
Persoalan ini juga dibahas dalam rapat panitia khusus (Pansus) 3 DPRD Kota Jambi guna menyelesaikan persoalan lahan warga tujuh kelurahan.
Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly mengatakan tim kerja telah berjalan hampir dua bulan.
"Kami tim pansus telah bekerja, bahkan telah dua bulan," ujarnya, Selasa (03/03/2026).
Dalam penyelesaian persoalan itu, warga selain tujuh kelurahan DPRD juga mengundang pihak Pertamina dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Persoalan ini akan dibawa ke Pemerintah Pusat dan DPRD akan bertemu dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di Jakarta.
"Pertemuan dengan pemerintah pusat ini guna mendapatkan informasi terkait status lahan milik negara tersebut," ujarnya.
Kemudian DPRD Kota Jambi juga akan berkoordinasi dengan Komisi XI DPR RI. (*red)
