Kejar dan Tangkap Tokoh Asing Dalangi Kerusuhan Papua
Siapa Mereka Polri Harus Buka
JAMBITERBIT.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengakui bahwa kelompok
masyarakat yang aksi anarkis di Papua dan Papua Barat memiliki hubungan
dengan organisasi di luar negeri. Para pengamat meminta Polri harus
membongkar keterlibatan pihak asing dan segera mengumumkan ke publik
siapa pihak asing tersebut.
Pengamat Terorisme dan Intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst ( CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, sangat kentara ada indikasi kuat propaganda dari luar negeri (asing) soal Papua terjadi sangat masif dan sistematis.
Menurutnya, anasir asing ikut bermain dipicu dengan isu dugaan rasialisme dan pelanggaran HAM. Mereka mencuri kesempatan agar Papua merdeka dari Indonesia. "Di samping etalase perlawanan utama dari pihak kontra NKRI direpresentasikan oleh separatis OPM juga cukup gencar membangun opini dan lobi-lobi internasional jelang sidang PBB," katanya.
Menurutnya, Polri mempunyai kewajiban untuk membongkar keterlibatan pihak asing dan harus membuka ke publik siapa saja mereka. Dengan demikian Polri tidak dianggap menebar hoaks atau mencari kambing hitam dalam kerusuhan di Papua.
"Terhadap aktor atau dalang kerusuhan siapapun dia, harus ditangkap. Kita kejar dia (Kapolri) berani kagak buka-bukaan di kerusuhan Papua," tegas Harits Abu Ulya kepada Harian Terbit, Minggu (1/9/2019).
Konflik Sosial
Harits juga mendapatkan informasi terkait dinamika sosial politik dan keamanan di Papua dan Papua Barat hingga membuat kewalahan aparat keamanan setempat."Ada potensi menjadi konflik sosial di sebagian besar wilayah Papua dan Papua Barat. Dan cenderung makin mengeskalasi di luar kendali, akan membuat repot pihak Polri maupun TNI. Karena bola salju demontrasi gerakan masarakat sipil makin membesar," ujarnya.
Pihak asing, lanjut Harits, memanfaatkan momen kerusuhan tersebut dengan berbagai cara agar masyarakat Papua mendesak pemerintah untuk referendum. Dua komponen di atas saat ini mendapatkan "angin surga" untuk terus bekerja mematangkan langkah-lankah politik menuju Papua merdeka. Paling tidak melalui langkah politik refrendum; bekerja dengan massif mengagitasi masarakat sipil Papua bergerak larut bersama gerakan politik separatis OPM.
"Dan kedua adalah perlawanan bersenjata dari unsur sayap militer OPM yang disokong masyarakat sipil yang pro OPM dan bahkan inflitrasi dari pihak asing," tandasnya.
Freeport
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, terkait keterlibatan asing seperti yang dikatakan para petinggi pemerintahan Jokowi maka sejak Indonesia belum merdeka, Papua sudah menjadi isu internasional. Bahkan bergabungnya Papua ke Indonesia juga melalui proses perundingan internasional.
Setelahnya, setiap kali isu Papua muncul, para petinggi pemerintahan juga selalu menuding ada pihak asing ikut bermain. "Tapi nyatanya tidak ada langkah konkrit untuk menghentikannya dari masa ke masa," tegasnya.
Lebih lanjut Khairul mengatakan, ada tambang emas Freeport di Papua maka jelas ada kepentingan asing. Apalagi Indonesia juga mempunyai kerjasama dengan para pihak yang berkepentingan terhadap Freeport. Artinya, sedikit banyak Indonesia juga tersandera atas kepentingan asing. Oleh karena itu perlu ada langkah diplomatik yang dilakukan berbarengan dengan upaya membangun dialog dengan para pihak yang berkepentingan dengam Freeport.
"Yang paling masuk akal dilakukan terkait asing ini ya hanya langkah diplomatik yang dilakukan berbarengan dengan upaya membangun dialog yang sehat," tandasnya.
Aksi Anarkis
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengakui kelompok masyarakat yang aksi anarkis di Papua dan Papua Barat memiliki hubungan dengan organisasi di luar negeri. Saat ini Polri tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani masalah tersebut.
"Ada (aksi anarkis memiliki hubungan dengan organisasi di luar negeri). Kita sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," kata Jenderal Tito di acara Hari Jadi Ke-71 Polwan, di Jakarta, Minggu (1/9/2019).
Menurut Tito, pihak-pihak yang diduga menggerakkan kericuhan di Papua sudah diketahui. "Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misal terbukti (terlibat), akan ditindak secara hukum," tegasnya.
Hal senada dikatakan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal. Ia menduga, ada kaitan antara kelompok-kelompok lokal dengan pihak luar. Saat ini pihaknya akan terus bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menangani permasalahan itu. Namun demikian, Iqbal enggan mengungkap pihak-pihak tersebut.
"lntinya enggak bisa juga kami sampaikan di sini," kata Iqbal di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/9/2019). (harianterbit/safari/danial)
Pengamat Terorisme dan Intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst ( CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, sangat kentara ada indikasi kuat propaganda dari luar negeri (asing) soal Papua terjadi sangat masif dan sistematis.
Menurutnya, anasir asing ikut bermain dipicu dengan isu dugaan rasialisme dan pelanggaran HAM. Mereka mencuri kesempatan agar Papua merdeka dari Indonesia. "Di samping etalase perlawanan utama dari pihak kontra NKRI direpresentasikan oleh separatis OPM juga cukup gencar membangun opini dan lobi-lobi internasional jelang sidang PBB," katanya.
Menurutnya, Polri mempunyai kewajiban untuk membongkar keterlibatan pihak asing dan harus membuka ke publik siapa saja mereka. Dengan demikian Polri tidak dianggap menebar hoaks atau mencari kambing hitam dalam kerusuhan di Papua.
"Terhadap aktor atau dalang kerusuhan siapapun dia, harus ditangkap. Kita kejar dia (Kapolri) berani kagak buka-bukaan di kerusuhan Papua," tegas Harits Abu Ulya kepada Harian Terbit, Minggu (1/9/2019).
Konflik Sosial
Harits juga mendapatkan informasi terkait dinamika sosial politik dan keamanan di Papua dan Papua Barat hingga membuat kewalahan aparat keamanan setempat."Ada potensi menjadi konflik sosial di sebagian besar wilayah Papua dan Papua Barat. Dan cenderung makin mengeskalasi di luar kendali, akan membuat repot pihak Polri maupun TNI. Karena bola salju demontrasi gerakan masarakat sipil makin membesar," ujarnya.
Pihak asing, lanjut Harits, memanfaatkan momen kerusuhan tersebut dengan berbagai cara agar masyarakat Papua mendesak pemerintah untuk referendum. Dua komponen di atas saat ini mendapatkan "angin surga" untuk terus bekerja mematangkan langkah-lankah politik menuju Papua merdeka. Paling tidak melalui langkah politik refrendum; bekerja dengan massif mengagitasi masarakat sipil Papua bergerak larut bersama gerakan politik separatis OPM.
"Dan kedua adalah perlawanan bersenjata dari unsur sayap militer OPM yang disokong masyarakat sipil yang pro OPM dan bahkan inflitrasi dari pihak asing," tandasnya.
Freeport
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, terkait keterlibatan asing seperti yang dikatakan para petinggi pemerintahan Jokowi maka sejak Indonesia belum merdeka, Papua sudah menjadi isu internasional. Bahkan bergabungnya Papua ke Indonesia juga melalui proses perundingan internasional.
Setelahnya, setiap kali isu Papua muncul, para petinggi pemerintahan juga selalu menuding ada pihak asing ikut bermain. "Tapi nyatanya tidak ada langkah konkrit untuk menghentikannya dari masa ke masa," tegasnya.
Lebih lanjut Khairul mengatakan, ada tambang emas Freeport di Papua maka jelas ada kepentingan asing. Apalagi Indonesia juga mempunyai kerjasama dengan para pihak yang berkepentingan terhadap Freeport. Artinya, sedikit banyak Indonesia juga tersandera atas kepentingan asing. Oleh karena itu perlu ada langkah diplomatik yang dilakukan berbarengan dengan upaya membangun dialog dengan para pihak yang berkepentingan dengam Freeport.
"Yang paling masuk akal dilakukan terkait asing ini ya hanya langkah diplomatik yang dilakukan berbarengan dengan upaya membangun dialog yang sehat," tandasnya.
Aksi Anarkis
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengakui kelompok masyarakat yang aksi anarkis di Papua dan Papua Barat memiliki hubungan dengan organisasi di luar negeri. Saat ini Polri tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani masalah tersebut.
"Ada (aksi anarkis memiliki hubungan dengan organisasi di luar negeri). Kita sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," kata Jenderal Tito di acara Hari Jadi Ke-71 Polwan, di Jakarta, Minggu (1/9/2019).
Menurut Tito, pihak-pihak yang diduga menggerakkan kericuhan di Papua sudah diketahui. "Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misal terbukti (terlibat), akan ditindak secara hukum," tegasnya.
Hal senada dikatakan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal. Ia menduga, ada kaitan antara kelompok-kelompok lokal dengan pihak luar. Saat ini pihaknya akan terus bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menangani permasalahan itu. Namun demikian, Iqbal enggan mengungkap pihak-pihak tersebut.
"lntinya enggak bisa juga kami sampaikan di sini," kata Iqbal di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/9/2019). (harianterbit/safari/danial)
