Pilpres 2019 Tidak Ada Konflik, BPN: Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo Tidak Perlu
 |
| ist |
Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, rekonsiliasi pasca Pilpres 2019 tidaklah diperlukan. Ia memandang, pilpres merupakan semacam fastabqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan.
"Dari awal saya katakan, kompetisi pilpres itu tidak ada konflik, yang ada adalah kalau dalam Islam itu fastbiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, jadi tidak perlu rekonsiliasi," ujar Dahnil di Jakarta, Jumat (14/6/2019).
Dirinya mengibaratkan, pilpres seperti pertandingan tinju. Sesengit apa pun di atas ring tapi ketika sudah ditentukan yang menang dan kalahnya, maka selesailah pertarungan.
Oleh karena itu, ia mengaku tak sepakat dengan sejumlah tokoh atau pengamat yang menarasikan rekonsiliasi.
"Saya justru tidak bersepakat dengan pihak atau tokoh siapa pun, orang mengaku netral, pengamat yang sok netral segala macam itu kemudian menarasikan rekonsiliasi bagi saya menarasi rekonsiliasi justru menebar konflik, seolah-olah ada konflik," terangnya.
Dahnil melanjutkan, hal ini berbeda dengan silaturahim. Menurutnya, kalau silaturahim justru harus dilakukan. Hanya saja, Dahnil menilai silaturahim hanya soal waktu. "Kalau silaturrahim wajar, harus malahan tinggal menunggu waktu saja," kata Dahnil.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut rekonsiliasi politik dengan rival politiknya dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto, bisa dilakukan di mana pun termasuk di Keraton Yogyakarta. "Ya di manapun bisa, bisa dengan naik kuda, bisa. Bisa di Yogja bisa, bisa naik MRT bisa. Kita ini ya," kata Jokowi.
Tak Mengurangi
Disisi lain, rekonsiliasi Prabowo dan capres petahana Jokowi dinilai tak mengurangi niat pihak BPN untuk mendiskualifikasi Jokowi sebagai peserta pilpres melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu sempat disampaikan oleh juru bicara Prabowo-Sandi, Andre Rosiade.
"Terlepas dari rekonsiliasi, target kami tentu MK bisa mendiskualifikasi Pak Jokowi dan menetapkan Pak Prabowo untuk dilantik 20 Oktober 2019," ujarnya, beberapa waktu lalu.
Bagi Andre, keinginan Jokowi bertemu dengan Prabowo hanya sebatas basa-basi kubu 01. Bila benar ingin bertemu, Jokowi bisa langsung menelepon Prabowo untuk mengatur waktu pertemuan.
Andre menyarankan, Jokowi menghubungi dan menemui Prabowo tanpa perantara jika ingin rekonsiliasi pasca-penetapan penghitungan suara Pilpres 2019.
Ia juga mengingatkan agar Jokowi tidak melakukan deal-deal politik tertentu, karena pertemuan itu tidak mengurangi semangat kami untuk mendiskualifikasi Jokowi di MK.
“Silakan saja telepon langsung Prabowo dan tidak usah basa-basi mengaku ingin bertemu, tetapi tak ada langkah konkret dari Jokowi," kata Andre.
"Ajudan Jokowi silakan telepon ajudan Prabowo, bicara di telepon 'Pak Prabowo kapan ngobrol-ngobrol, bisa di Istana, Kertanegara, di Hambalang, bisa di tempat lain'. Begitu," ujarnya menambahkan.
Keraton
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyebut rekonsiliasi politik dengan rival politiknya dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto, bisa dilakukan di mana pun. Termasuk di Keraton Yogyakarta. "Ya di manapun bisa, bisa dengan naik kuda, bisa. Bisa di Jogja bisa, bisa naik MRT bisa. Kita ini ya," kata Jokowi, di Bali (14/6/2019).
Adapun saat pasca pilpres 2014, rekonsiliasi politik pernah dilakukan Jokowi-Prabowo dengan naik kuda bersama-sama di kediaman Prabowo. Untuk itu, kata Jokowi, tidak menutup kemungkinan hal yang sama dilakukan kembali.
Menurut mantan Gubernur DKI itu, lebih penting saat ini adalah bekerja sama untuk memajukan bangsa dan negara ini.
"Yang paling penting kita bersama-sama bekerja sama untuk memajukan negara ini membangun negara ini," kata dia.
Sebelumnya sejumlah akademisi di DI Yogyakarta termasuk Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi, mengusulkan agar Sri Sultan Hamengku Buwono X memimpin rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo di Keraton Yogyakarta. (Harian Terbit/ Sammy)
