JAMBITERBIT.COM, JAKARTA - Pemerintah berharap agar alat pembayaran transportasi dapat
terintegrasi pada satu sistem guna mendukung elektronifikasi (sistem
pembayaran secara elektronik) di sektor transportasi.
Salah satu contohnya, kartu pembayaran angkutan massal perkotaan
seperti Trans Jakarta, Commuter Line, MRT Jakarta, Railink (Kereta
Bandara), serta LRT Jakarta yang semula memiliki kartu akses
sendiri-sendiri dapat terintegrasi menjadi hanya satu kartu.
Hal ini disampaikan oleh Menhub saat mengikuti Rapat Koordinasi
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia terkait Inovasi dan
Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dalam Rangka Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Digital, bersama dengan beberapa
jajaran Menteri lain yaitu Menteri Koordinator PMK Puan Maharani,
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolopada
serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, di Jakarta Selasa (28/5/2019).
“Hari ini kita duduk bersama membuat suatu elektronifikasi. Kami
hargai, dan ini memang pasti membantu. Apalagi kalau kita berhasil
melakukan integrasi. Karena menyulitkan apabila sesorang dalam
keseharian memiliki sejumlah kartu untuk masing-masing moda. Diharapkan
ini dapat terintegrasi menjadi satu,” tuturnya.
Menhub menjelaskan, Kementerian Perhubungan saat ini sudah melakukan
beberapa transformasi online dengan meluncurkan aplikasi layanan
e-Planning, e-Performance, e-Tarif, e-Advokasi, e-Monitoring dan
Reporting, e-PSN, Eaisy, SIUAU, serta Angkutan Udara Online.
Selain alat pembayaran, Kementerian Perhubungan juga sudah melakukan
elektronifikasi pada sistem perijinan melalui Online Single Submission
(OSS) yang berhasil menyederhanakan total 197 izin menjadi 21 izin pada
sektor perhubungan laut, udara, darat, dan perkeretaapian.
“Kami sendiri memiliki 2 fungsi sebagai regulator, yaitu perijinan
dan perencanaan, dan sebagainya. Dari perijinan sebenarnya kita sudah
melakukan upaya-upaya yang signifikan dari regulasi melalui OSS. Izin
jadi bisa disederhanakan dari 197 perijinan menjadi 21 saja,” ungkap
Menhub.
Sementara Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan
kesiapannya untuk mendukung Kementerian Perhubungan untuk melakukan
integrasi pada pembayaran di moda transportasi baik di darat, laut,
maupun udara.
“Kita telah menyiapkan sejumlah rencana untuk mengintegrasikan
sejumlah moda dan alat pembayaran di moda transportasi termasuk juga
menyambungkan dengan program elektronik atau IT di Kemenhub yang masih
berdiri sendiri-sendiri.
Kami akan dukung termasuk integrasi
pembayarannya nanti yang sekarang ini ada di darat, udara maupun laut,
kami akan membantu perluasan elektronifikasi pembayaran di moda-moda
transportasi,” tutupnya. (Harian Terbit/Akbar)

