Mencegah Kecurangan, Ayo Ramai-ramai Mengawal Suara Rakyat
"Peran pengawasan masyarakat dalam mengawal suara rakyat sangat diperlukan karena banyak modus kecurangan, terutama kecurangan suara, ditemukan oleh masyarakat," kata Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Jeirry Sumampouw.
Sebelumnya Prabowo Subianto selaku capres nomor urut 2 meminta pendukungnya untuk mengawal proses penghitungan dan mengamankan suara rakyat agar tidak dicurangi dalam Pemilu 2019. Karena itu, dia meminta masyarakat turut menjaga kotak suara harus karena ia menduga ada usaha dari pihak-pihak yang ingin menghilangkan kotak suara.
“Kita harus menjaga dan mengamankan suara rakyat, jangan sampai dicurangi terus,” ujar Prabowo dalam orasinya di depan masa pendukungnya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, Jumat (19/4).
Sementara itu, Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, mengawal suara rakyat sangat penting, karena suara rakyat merupakan hak konstitusional rakyat yang dijamin UU. Apalagi hak konstitusinal (memilih) adalah salah satu hak rakyat yang harus dilindungi oleh negara dan UU.
Tidak heran berbagai cara dilakukan berbagai pihak untuk mengawal suara rakyat.
"Jadi suara itu harus dikawal karena ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kejujuran proses demokrasi yang ada di Indonesia, karena ada indikasi kecurangan-kecurangan," ujar Edysa Girsang kepada Harian Terbit, Minggu (21/4/2019).
Wakil Ketua Umum Indonesia Muda, Hilman Firmansyah mengatakan, suara rakyat sangat penting untuk dikawal. "Kita meminta alangkah baiknya rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi ada saksi. Jadi apabila ada keberatan-keberatan bisa diselesaikan di tingkat bawah," ujarnya.
Hilman menegaskan, rakyat harus terus diadvokasi untuk memberikan laporan bila menemukan indikasi adanya kecurangan di proses penghitungan suara.
"Kita mengajak seluruh rakyat untuk mengawasi dan mengawal suara hasil pemilu. Jangan sampai kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya ada data salah, kemudian tanpa terkoreksi. Apabila ditemukan bukti ada petugas KPU di daerah yang melakukan kecurangan kita wajib melapor kepihak Panwaslu, Bawaslu dan DKPP untuk tidak segan-segan memproses dan menindak oknum-oknum KPU tersebut, " tegasnya.
Bersabar
Pengamat politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal mengatakan, sebaiknya semua pihak bersabar menunggu pengumuman KPU tentang pemenang Pilpres 2019. Hal ini dilakukan di tengah kesimpangsiuran data tentang perolehan suara Pilpres. Oleh karena itu tim pemenangan capres/cawapres, baik BPN maupun TKN seharusnya membuka secara resmi website untuk menginformasikan perolehan suara berdasarkan form C1 dari TPS-TPS yang dikumpulkan para saksi.
"Dari situ nanti akan ketahuan sebenarnya berapa persen perolehan suara dari masing-masing capres. Ini juga sebagai kontrol terhadap data yang diinput KPU," ujarnya.
Terkait apakah ada pihak yang bermain curang di Pilpres 2019, Karnali memaparkan, kemungkinan ada yang bermain curang selalu ada. Karena itu Bawaslu harus bersikap manakala ada laporan-laporan dugaan kecurangan yang dilakukan pihak tertentu. Sehingga semua pihak juga percaya atas kinerja yang dialkukan KPU.
"Biasanya ada kecurangan karena ada pihak yang tidak siap menerima kekalahan. Maka berbagai cara dilakukan untuk meraih kekuasaan," paparnya. (Haarian Terbit/Safari)
