JAKARTA - Senat Yordania menegaskan dukungannya kepada Raja Abdullah II dalam
menjaga stabilitas Yordania, kata ketua senat pada hari Minggu
(4/4/2021), setelah beberapa pejabat tinggi ditangkap karena alasan
keamanan.
Saudara tiri Raja Abdullah dan mantan Putra Mahkota Hamzah bin Hussein
telah diberitahu untuk menghentikan tindakan yang digunakan untuk
menargetkan "keamanan dan stabilitas" negara.
Dalam pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita negara, dikatakan
tindakan itu adalah bagian dari penyelidikan keamanan yang lebih luas di
mana mantan menteri, anggota keluarga kerajaan dan beberapa individu
tak dikenal lainnya ditahan.
"Kami menegaskan dukungan kami untuk Raja Abdullah II dalam menjaga
stabilitas Yordania. Yordania adalah garis merah dan raja kami adalah
garis merah," menekankan pentingnya rakyat Yordania untuk menghindari
"dipimpin oleh rumor," bunyi keterangan juru bicara Senat.
Menteri Informasi Yordania telah menyatakan bahwa pemerintah akan
mengeluarkan pernyataan rinci tentang penangkapan yang terjadi di negara
itu sehari sebelumnya.
Sementara itu dalam postingan video, mantan Putra Mahkota Hamza bin
Hussein mengatakan bahwa dia berada di bawah tahanan rumah dan telah
diberitahu untuk tinggal di rumah dan tidak menghubungi siapa pun.
“Saya membuat rekaman ini untuk coba menjelaskan apa yang telah terjadi
selama beberapa jam terakhir dengan saya. Saya mendapat kunjungan dari
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Yordania pagi ini di mana dia memberi
tahu saya bahwa saya tidak diizinkan keluar, berkomunikasi dengan orang,
atau bertemu dengan mereka,” katanya.
Hamzah juga mengatakan dia diberi peringatan dari Kepala Staf Angkatan
Bersenjata Yordania, Kepala Kepolisian dan Kepala Badan Keamanan bahwa
dia tidak boleh meninggalkan rumahnya, bahwa dia hanya bisa mengunjungi
keluarga, dirinya tidak bisa tweet dan tidak dapat berkomunikasi dengan
orang lain.
Pada kesempatan itu, Hamzah juga menekankan bahwa dia bukan bagian dari
konspirasi asing dan mengecam sistem pemerintahan yang korup.
“Saya bukan orang yang bertanggung jawab atas kegagalan dalam
pemerintahan, atas korupsi dan ketidakmampuan yang telah lazim dalam
struktur pemerintahan kita selama 15 hingga 20 tahun terakhir dan telah
menjadi lebih buruk.. Saya tidak bertanggung jawab atas kurangnya
kepercayaan yang dimiliki orang-orang terhadap institusi mereka. Mereka
bertanggung jawab," sebutnya. (harianterbit.com)
Sikat Anarkisme Jalanan, Pemprov dan Forkopimda Jambi Deklarasikan Perang Lawan Geng Motor
Foto : Kominfo Provinsi Jambi JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyatakan komitmen mendalam untuk menindak tegas seluruh pelaku aksi geng motor yang kian meresahkan. Langkah represif dan preventif ini diambil menyusul maraknya laporan penyerangan serta aksi tawuran yang telah memakan korban jiwa di wilayah tersebut. Komitmen bersama bertajuk “Menolak Segala Aktivitas Geng Motor di Provinsi Jambi” tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Penanggulangan Geng Motor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, di Aula Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu (8/7/2026) pagi. Rakor lintas sektoral tersebut turut dihadiri Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, perwakilan TNI, para kepala daerah kabupaten/kota, instansi terkait, hingga tokoh agama dan akademisi Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa penanganan fenomena geng motor tidak bisa ha...

