Gelar Aksi di 5 Kabupaten dan 1 Kota, ini Tuntutan AWaSI Jambi
JAMBI - Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Jambi akan menggelar aksi unjuk rasa serentak di lima kabupaten dan satu kota di Provinsi Jambi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap buruknya layanan informasi publik serta lambannya penanganan kasus dugaan korupsi di tingkat daerah.
Ketua AWaSI Jambi, Erfan Indriyawan, SP, menyampaikan bahwa surat pemberitahuan aksi telah disampaikan secara resmi ke Polda Jambi. Rangkaian aksi akan berlangsung selama empat hari, mulai Senin hingga Kamis, 16–19 Juni 2025, dengan lokasi aksi berbeda setiap harinya.
“Aksi ini akan kami laksanakan secara bergilir, dimulai pada Senin di Kabupaten Sarolangun dan Merangin, dilanjutkan Selasa di Kabupaten Kerinci, Rabu di Kota Sungai Penuh, dan Kamis di Kabupaten Bungo dan Tebo,” ungkap Erfan kepada awak media, Sabtu (14/06/2025).
Erfan menegaskan bahwa fokus utama aksi adalah menuntut keterbukaan informasi publik dari berbagai instansi, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekolah, desa, hingga puskesmas. Ia menyebut selama ini aktivitas dan penggunaan anggaran di instansi-instansi tersebut tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Banyak kegiatan di OPD, sekolah, desa, dan puskesmas yang menggunakan anggaran negara, baik dari APBD, APBN, maupun Dana Desa. Namun masyarakat tidak pernah tahu bagaimana pelaksanaannya, karena tidak ada informasi resmi yang dipublikasikan. Ini bentuk pembiaran terhadap hak publik yang dijamin undang-undang,” tegasnya.
AWaSI juga menyatakan akan mengunjungi kantor Kejaksaan Negeri di setiap kabupaten/kota yang menjadi lokasi aksi, guna mempertanyakan perkembangan penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang terkesan mandek dan tidak transparan.
Tuntutan ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mewajibkan setiap badan publik untuk membuka akses informasi yang relevan dan penting bagi masyarakat.
AWaSI Jambi juga mengajak elemen masyarakat, aktivis, dan organisasi pers lainnya untuk bergabung dalam aksi ini, demi memperkuat kontrol sosial dan mendorong lahirnya pemerintahan daerah yang transparan, bersih, dan akuntabel. (*/red?van).
