Pemprov DKI Sukses Turunkan Angka Kemiskinan di Ibu Kota
 |
| Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari. Foto : istimewa |
JAKARTA - Berbagai strategi tengah digencarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta guna menekan jumlah penduduk miskin di Jakarta.
Terbukti, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI pada beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa angka penduduk miskin turun hingga 17.100 orang.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari mengungkapkan strategi Pemprov DKI era kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono dalam rangka menekan jumlah penduduk miskin di Jakarta salah satunya melalui bantuan sosial.
Bantuan sosial tersebut, merupakan salah satu cara pengurangan beban masyarakat Jakarta, sebagaimana amanat Ingub Nomor 34 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta.
"Dinas sosial diberi tugas melaksanakan intervensi percepatan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan itu diantaranya pengurangan beban masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat," ujar Premi di Jakarta, Rabu (19/7/2023).
Premi menuturkan, Pemprov DKI saat ini telah melakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI, yang dipadankan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE) bersumber dari satgas P3KE yaitu Kemenko PMK, BPS dan BKKBN.
"Dinas sosial diberi tugas melaksanakan intervensi percepatan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan itu diantaranya pengurangan beban masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat," ujar Premi di Jakarta, Rabu (19/7/2023).
Premi menuturkan, Pemprov DKI saat ini telah melakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI, yang dipadankan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE) bersumber dari satgas P3KE yaitu Kemenko PMK, BPS dan BKKBN.
Ia menjelaskan, pemadanan data kependudukan serta data kepemilikan aset dan pajak dari DTKS dan penerima bantuan sosial akan terus dilakukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Hal itu, sebagai upaya pemutakhiran data sehingga program bansos menjadi tepat sasaran dan angka kemiskinan di Jakarta kian menurun.
"Dalam hal pelaksanaan pendaftaran data warga miskin yang bersumber dari data P3KE, Dinas Sosial bersinergi dengan berbagai perangkat daerah terkait. Dimana, proses pemberian data P3KE, diperoleh dari Bappeda DKI selanjutnya dilakukan pemadanan dengan data kepemilikan aset dan pajak dari Bapenda.
Kemudian, kita sinkronkan dengan data kependudukan Disdukcapil, karena memang mobilitas penduduk DKI Jakarta itu cukup tinggi, sehingga data tersebut kita lakukan padanan dengan Dukcapil dulu," katanya.
Ia menerangkan, kaitan pemadanan kepemilikan aset dan pajak dengan Bapenda tersebut dikarenakan memang di dalam SK Gubernur 1250/2022 tentang variabel khas daerah.
"Warga yang punya mobil dan NJOP di atas 1 (satu) milyar itu tidak boleh terdaftar di dalam DTKS," terangnya.
Premi melanjutkan, setelah pemadanan data tersebut, pihaknya didukung sejumlah OPD diantaranya DPPAPP dalam hal pemadanan data keluarga. Selain itu, Diskominfotik dalam hal pendampingan dan dukungan teknis alat verivali yaitu sistem vervalbansos.jakarta.go.id.
Tak hanya itu, lanjut Premi, Biro Kesos turut serta dalam memfasilitasi kebijakan. Serta, Biro Pemerintahan untuk dukungan dari jajaran wilayah seperti Walikota/Bupati, Camat, Lurah dan juga dukungan dari semua unsur kemasyarakatan mulai dari RT, RW, LMK, PKK, Dasawisma dan yang lainnya untuk turut serta melakukan monitoring verifikasi dan validasi lapangan yang dilakukan para petugas pendata dan pendamping sosial (pendamsos).
"Sehingga diharapkan nanti data penerima bantuan sosial tadi adalah orang orang yang benar-benar layak dan tepat sasaran. Kalau data penerima manfaat layak dan tepat sasaran, maka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem akan cepat terwujud," tandasnya.
Ke depan, lanjut Premi, hal itu yang akan terus dilakukan, serta turun ke lapangan di tahap 1 mulai di tanggal 20 sampai 30 Juli.
"Dan akan ada tahap berikutnya yaitu melakukan pemutakhiran DTKS melalui percepatan pendaftaran data P3KE " pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS DKI Jakarta, Dwi Paramita mengungkapkan, pihaknya mencatat angka kemiskinan di Jakarta pada Maret 2023 sebesar 4,44 persen poin atau turun 0,09 persen poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 4,53 persen.
"Atau kita dibandingkan dengan September 2022, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 persen poin," terang dia.
Dwi menjelaskan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 477,83 ribu orang atau berkurang sebesar 17.100 orang dibandingkan September 2022. Dan, lanjut dia, jika dibandingkan Maret 2020 yang merupakan awal Pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin sudah berkurang sejumlah 3.030 orang.
"Ini merupakan preseden baik di tengah berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah upaya meningkatkan pendapatan khususnya pada kelompok masyarakat miskin," kata Dwi.***
