Pedih Wanita di Cianjur-Puncak Jadi Korban Kawin Kontrak


JABAR - Isu kawin kontrak di Cianjur, Jawa Barat kini tengah ramai dibicarakan. Para penikmatnya pun didominasi warga Timur Tengah.

Kini, Pemkab Cianjur telah mengeluarkan aturan larangan kawin kontrak di wilayahnya. Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan praktik kawin kontrak itu merugikan perempuan.

"Merasa berdosa jika dibiarkan, fatwa dari ulama memang tidak diperbolehkan. Makanya kita buat kebijakan larangannya, melalui Perbup (Peraturan Bupati)," ucap Herman saat ditemui di Pendopo Cianjur, Jalan Siti Jenab, Cianjur, Jumat (4/6/2021).

Herman menegaskan aturan tersebut berlaku secara umum. Menurutnya, warga Cianjur hingga wisatawan asing wajib mengikuti aturan larangan kawin kontrak.

"Jadi tidak hanya untuk wisatawan asing, tapi berlaku untuk warga Cianjur juga," katanya.

Didominasi Warga Timur Tengah

Praktik kawin kontrak banyak melibatkan warga negara asing (WNA) asal Timur Tengah. Herman mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut dari laporan masyarakat.

"Dari laporan masyarakat yang menjadi dasar larangan ini, diketahui jika pelakunya kebanyakan warga asing, asal Timur Tengah," ujar Herman, Senin (7/6/2021).

Calo Kawin Kontrak Raup Untung Besar

Calo kawin kontrak di Cianjur meraup untung besar dari praktik prostitusi berkedok agama tersebut. Bahkan keuntungannya bisa 50 persen dari uang mahar kawin kontrak.

Udin (bukan nama sebenarnya), calo kawin kontrak, mengungkapkan setiap duit didapat dari pelaku kawin kontrak sebagai mahar untuk perempuan akan dibagi dua dengan calo.

"Jadi misalnya kesepakatan kawin kontrak itu Rp 15 juta untuk waktu yang sudah ditentukan, langsung hasilnya dibagi dua antara perempuannya dengan calo," ujar Udin, Senin (7/6/2021).

Namun, 50 persen jatah calo itu masih harus dibagi dengan pihak lain. Mulai dari penghulu dan wali nikah bayaran.

"Biasanya sepaket, calo itu menyediakan penghulu hingga wali nikah, kalau memang tidak ada wali nikah. Tapi kalau memang kawin kontrak atas persetujuan orang tua, yang jadi wali biasanya memang wali aslinya," katanya. (detik.com)

Diberdayakan oleh Blogger.