Pj Gubernur Jambi Sambangi Kabupaten Kerinci, Dialog dengan Bupati dan Forkopimda
Pembahasan tersebut menjadi salah satu
isu yang diangkat oleh Pj Gubernur Jambi dalam kunjungan kerja di akhir
pekan sekaligus dalam rangkaian silaturahmi Pj Gub Jambi dengan
Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi. Salah satu Kabupaten yang disambangi
adalah Kabupaten Kerinci pada Sabtu (27/2).
Dalam
kunjungannya, Pj Gubernur menyampaikan banyak arahan selain masalah
RTRW, juga terkait penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,
vaksinasi, stunting, tindak lanjut rakotekrenbang, optimalisasi dan atau
percepatan penyerapan APBD, juga sosialisasi serta edukasi masalah
regulasi rencana Pembangunan Daerah, di Rumah Dinas Bupati Kerinci Dr.
Drs. H. Adirozal, M.Si.
"Ada beberapa data
terkait rencana tata ruang. Kalau bicara Kerinci, Sungai Penuh, di
Jakarta terkenal menjadi bagian dari taman nasional kerinci seblat. Tapi
kita tidak boleh berkecil hati, dengan keterbatasan ruang yang ada yg
hanya sekitar separoh dari wilayah kab Kerinci, dpt dioptimalkan,"
ungkap Pj Gubernur.
Ibu Nunung, sapaan akrab Pj
Gubernur Jambi yang juga Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda)
Kemendagri itu menyampaikan, tanggal 23 Februari yang lalu dirinya
mengikuti Rakorgub se-Sumatera bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas. Pada
kesempatan itu, dirinya mengusulkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas
untuk kiranya dapat memberikan kompensasi dalam bentuk materi atau
insentif daerah kepada Kabupaten/Kota yang wilayahnya termasuk dalam
kawasan Taman Nasional seperti Taman Nasional Kerinci Seblat.
"Alhamdulillah, Bapak Menteri PPN/Ka Bappenas mengapresiasi dan akan menindaklanjuti dg tim di Bappenas dan K/L terkait.
Ditambahkan
Ibu Nunung, periode RTRW Kabupaten Kerinci periodenya 2012-2032.
Artinya kalau hari ini sudah tahun 2021, sudah lebih dari 5 tahun.
"Kalau
Bapak Bupati yang masih semangat ini ingin katakanlah mengubah RTRW,
maka kalau sudah lebih 5 tahun, dengan persetujuan Dewan Yang Terhormat,
maka itu bisa dilakukan Peninjauan Kembali" tambahnya.
Kemudian,
lanjut dia, forum Rakortekrenbang yg dibuka tgl 25/2/2021, kiranya dpt
ditindalanjuti dan terkait APBD, sebagai sebuah Kabupaten dengan APBD
Rp1,2 Triliun dengan wilayah yang sangat luas, APBD tersebut tidak
terlalu besar.
"Dengan keterbatasan kapasitas
fiskal yg ada, Kab Kerinci harus dpt mengoptimalkan APBD, tentu kita
masih berkonsentrasi dg penangan covid, pemulihan ekonomi dan jaring
pengaman sosial.
Selanjutnya juga perlu diperhatikan pertama
untuk belanja pendidikan yang diamanahkan UU 1945, UU Sisdiknas, PP
48/2008, Putusan MK dan juga Permendagri yg mengatur RKPD dan APBD,
yang mengamanatkan 20 persen minimal dari total belanja utk fungsi
pendidikan. Kedua adalah kesehatan 10 persen dari total belanja di luar
belanja pegawai. Kemudian, di dalam RKP, ketika Pemda ingin membangun
infrastruktur, maka Perpres tentang RKP mengamanahkan 25 persen dari
total belanja."
Sisa 45 persen lagi, sambung Pj Gubernur, itu kita kurangi lagi belanja wajib dan mengikat yaitu belanja pegawai.
"Ditengah
pandemi covid 19, Kab Kerinci pertumbuhan ekonominya msh positif,
dalam hal nanti sudah pulih benar, barangkali ketika Kab Kerinci akan
membangun infrastruktur, salah satu regulasi yg dpt digunakan adalah
Prespres 38 tahun 2015 ttg KPBU, yang mengisyaratkan skema memindahkan
beban APBD kepada badan usaha. Selanjutnya dlm implementasinya
Kemendagri tlh mengeluarkan Permendagri No.96 Tahun 2016 tentang
Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemda dengan
Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah," urai Pj Gub…
[12:51,
2/28/2021] Karo Humas dan Protokol: Jabatan Melekat 24 Jam & Tak
Kenal Libur, Pj Gubernur Jambi Diapresiasi Bupati Batanghari
Batanghari
- Sejak dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Dr. Hari Nur
Cahya Murni, M.Si setiap hari bertugas menjalankan roda Pemerintahan
Provinsi Jambi dari kevakuman sementara jabatan Gubernur Jambi.
Aktivitas yang padat dan tak mengenal waktu libur, Pj Gubernur menjadi
teladan bagi Bupati Batanghari
Hal itu disampaikan
Bupati
Batanghari M Fadhil Arief yang didampingi Wakil Bupati Batanghari H.
Bakhtiar dan juga hadir Forkopimda Kabupaten Batanghari saat menerima
kunjungan kerja di akhir pekan sekaligus dalam rangkaian silaturahmi Pj
Gubernur Jambi dengan Bupati/Walikota se Prov Jambi, di Auditorium Rumah
Dinas Bupati Batanghari, Sabtu (27/2) pagi.
"Alhamdulillah
Ibu melakukan kunjungan di hari Sabtu. Ini juga mengingatkan kita
bersama, Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala OPD, bahwa jabatan kita tidak
akan ada hentinya. Malam pun tetap saja Kepala Dinas. Sabtu Minggu pun
tetap saja Kepala Dinas. Apalagi kalau Bupati Wakil Bupati. Dan Ibu
Nunung memberikan kita pelajaran berharga bahwa jabatan akan melekat
selama kita masih diberikan amanah. Tidak peduli Sabtu atau Minggu. Dan
nanti, mohon izin Pak Sekda, kita juga akan membiasakan diri di
Batanghari. Begitu banyak permasalahan di Batanghari.
Dalam
kesempatan itu Bupati Batanghari berjanji akan segera melakukan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selesai
dalam 3 bulan, yang dikoordinasikan dengan DPRD Batanghari. Kata dia,
semakin cepat selesai semakin baik. Dalam penyusunan RPJMD, Fadhil
mengebutkan akan memasukkan 36 program kerja. Namun yang diprioritaskan
yakni pada sektor pertanian. Pasalnya masyarakat Batanghari banyak
petani.
Pj Gubernur Jambi juga berpesan agar kebijakan pembangunan di Kabupaten Batanghari tetap menjaga keberlangsungan lingkungan.
"Pesan
saya, jangan pernah mencemari sungai Batanghari. Kalau saya masuk Rumah
Jabatan Gubernur, menengok sungai Batanghari, jujur sedih saya.
Sedimentasi lumpur dan mungkin bahan kimia berupa mercuri akibat
penambangan di upland tinggi sekali. Kemungkinan besar dari usaha
perkebunan dan penambangan di Batanghari juga," cetusnya.
Ia
menambahkan, karena itu rencana pembangunannya sejak di upland, middle
land, dan low land harus tetap kita pelihara kelestarian lingkungannya,
terutama kelestarian sungai Batanghari. Apalagi nomenklatur Kabupaten
ini identik sama dengan Sungai Batanghari.
Dalam
kunjungannya, Pj Gubernur menyampaikan banyak arahan selain masalah
RTRW, juga terkait penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,
vaksinasi, stunting, optimalisasi penyerapan APBD, pengaturan kegiatan
belajar mengajar secara tatap muka maupun daring sesuai Surat Edaran
Bersama 4 Menteri, juga sosialisasi serta edukasi masalah regulasi
rencana Pembangunan Daerah di Rumah Dinas Bupati Batanghari.
"Dengan
keterbatasan fiskal yg ada, konsentrasi kita untuk memanfaatkan APBD
tentu kita masih berkutar, yang pertama untuk belanja pendidikan yang
diamanahkan UU 1945, UU Sisdiknas, PP 48/2008, Putusan MK dan juga ada
Permendagri terkait RKPD dan APBD yang mengalokasikan 20 persen itu
minimal dari total belanja. Kedua adalah kesehatan 10 persen dari total
belanja di luar belanja pegawai. Kemudian, di dalam RKP, ketika Pemda
ingin membangun infrastruktur, maka Perpres tentang RKP mengamanahkan 25
persen dari total belanja."
Sisa 45 persen lagi, sambung Pj Gubernur, itu kita kurangi lagi belanja wajib dan mengikat yaitu belanja pegawai.
"Nah
Bapak Presiden memberi peluang, dengan keterbatasan fiskal dan
dinamika yang terjadi di daerah, beliau menetapkan Perpres No 38 Tahun
2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Untuk
kerjasama tersebut diatur dalam Permendagri No.96 Tahun 2016 tentang
Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemda dengan
Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah," urai Pj Gubernur
Jambi.
Pj Gubernur Jambi mengakhiri pertemuan
dengan tak bosan-bosannya kembali menyampaikan pesan Ketum Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejehteraan Keluarga (TP PKK) untuk melibatkan keluarga
dalam hal ini Ibu-ibu PKK terkait penanganan stunting.
Di
akhir kunjungan, Pj Gubernur menyerahkan bantuan alat makan dan
suplemen gizi untuk ibu hamil dan balita kepada Ibu Ketua PKK Kabupaten
Batanghari.
Diketahui, Kunjungan Kerja Pj
Gubernur Jambi ke Kabupaten Batanghari di 10 hari kerjanya bertugas
sejak dilantik Mendagri Muhammad Tito Karnavian dengan Surat Keputusan
Presiden merupakan rangkaian dari Kunker ke 5 Kabupaten di Provinsi
Jambi dimulai dari Sabtu (27/2) hingga Minggu (28/2) malam.
Ada
pun Kabupaten yang sudah dan akan dikunjungi dalam satu hari ini
(27/2/2021): Kabupaten Batanghari, Merangin, Kota Sungai Penuh dan
Kabupaten Kerinci. Dilanjutkan keesokan harinya (28/2/2021) ke Kabupaten
Bungo dan Tebo. Di lain kesempatan, Pj Gubernur juga akan
bersilaturahmi ke Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jambi. Sebelumnya
di hari pertama bertugas, Pj Gubernur Jambi telah berkunjung ke
Kabupaten Muaro Jambi untuk meninjau rencana pembangunan Kawasan
Industri Kemingking yang menjadi salah satu mayor project atau Proyek
Prioritas Strategis sesuai Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024
sekaligus berdialog dengan Bupati dan Forkopimda. (puspenkemendagri)
