Gubernur Jambi Fachrori Umar Terima Penghargaan TPAKD 2020 Jambi
JAMBI - Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2020 secara virtual yang mengusung tema Sinergi Percepatan Akses Keuangan di Daerah untuk Indonesia Maju, dari Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Jambi, Kamis (10/12/20).
Dalam Rakornas TPAKD 2020 tersebut, Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci mendapatkan penghargaan atau TPAKD Award 2020 Kategori Provinsi dengan Program Pembina UKM Terbaik dan Kategori Kabupaten dengan Implementasi Program Pemberdayaan Desa Terbaik.
Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, secara virtual menerima penghargaan yang sebelumnya ikut menyimak sambutan dari Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori, Menko Perekonomian Airlangga, dan selanjutnya mendengar arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Jokowi menegaskan peningkatan akses keuangan penting dilakukan untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, mendorong keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat melalui inklusi keuangan.
"Membutuhkan kerja keras dengan cara-cara yang inovatif, bukan rutinitas seperti biasanya apalagi saat menghadapi krisis perekonomian akibat pandemi Covid-19 harus melakukan langkah yang luar biasa, harus cepat dan inovatif agar perekonomian segera pulih," ujar Presiden Jokowi.
Presiden RI Jokowi mengajak untuk melakukan beberapa hal: Pertama, untuk lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan minat, meningkatkan kepercayaan terhadap industri keuangan, masyarakat paham dimana memperoleh akses pembiayaan dan masyarakat aktif menabung di lembaga keuangan, cara-cara baru dalam melakukan sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan melalui berbagai cara, cara-cara yang inovatif termasuk cara-cara seni dan budaya yang sesuai dengan karakter kekinian, yang sesuai karakter kelompok sasaran, serta melibatkan lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan termasuk kerjasama dengan tokoh yang berpengaruh.
Kedua, TPAKD harus lebih aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok usaha, kelompok tani terutama koperasi sekaligus mendorong cara-cara korporasi yang dilakukan oleh koperasi masyarakat, oleh karena itu pendampingan dan asistensi kepada masyarakat harus diintensifkan dengan cara-cara inovatif sesuai dengan karakter kelompok sasaran. Ketiga, penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan juga harus dilakukan dengan cara yang lebih agresif, pendirian lembaga keuangan mikro, agen bank di setiap desa dan juga percepatan untuk penerbitan obligasi daerah ini penting dan upaya lainnya.
Keempat, tingkatkan inklusi keuangan daerah yang masih pasif terutama untuk rakyat kecil dan UMKM. Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan, TPAKD telah terbentuk di 32 provinsi 192 kabupaten/kota, dan memohon dukungan untuk dapat memperluas TPAKD seiring dengan kebutuhan peningkatan akses keuangan berbagai daerah yang begitu besar.
"Mempermudah pembiayaan bagi masyarakat dan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, dan ini menjadi momentum untuk meningkatkan komitmen dan kepedulian seluruh pemangku kepentingan dalam menyediakan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat, juga mendorong pengembangan potensi unggulan di daerah dan menciptakan sistem keuangan inklusif di Indonesia," ujar Wimboh.
Selanjutnya, Wimboh menjelaskan TPAKD dapat lebih optimal dan lebih terarah dengan memperhatikan empat hal: Pertama, komitmen kegiatan prioritas oleh pemangku kepentingan terkait dalam rangka implementasi program inklusi keuangan di berbagai daerah termasuk peningkatan literasi keuangan, perluasan akses simpanan, pembiayaan, serta pendampingan dan asistensi bagi pelaku UMKM.
Kedua, penguatan sinergi TPAKD dalam upaya perluasan akses keuangan di daerah. Ketiga, percepatan implementasi TPAKD termasuk mendukung upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Keempat, optimalisasi program TPAKD secara lebih masif terarah dan inovatif dengan mendayagunakan teknologi informasi untuk menjadi solusi taktis dalam menjangkau masyarakat di berbagai pelosok daerah dengan mudah cepat dan efisien .
OJK menaruh perhatian besar pada upaya peningkatan akses dan literasi keuangan masyarakat di pelosok negeri dan berbagai inisiatif yang diusulkan dan terus mengembangkan program inklusi keuangan, akses pembiayaan bagi UMKM, inisiasi berbagai terobosan keuangan berbasis digital dari hulu hingga hilir termasuk pembiayaan maupun penjualan yang berbasis digital juga akses tabungan, literasi keuangan, edukasi, akses masyarakat terhadap keuangan, mendapatkan pembiayaan yang terdampak pandemi Covid-19 dengan ketersediaan akses yang seluas-luasnya sangat berperan penting pada masa pandemi, terutama bagi masyarakat yang belum tersentuh untuk diberi kemudahan mendapatkan pembiayaan, untuk itu, program percepatan akses keuangan menjadi perhatian dan prioritas semua. Rakornas TPAKD Tahun 2020 secara virtual ini juga diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H.Sudirman,Sh,MH dan pihak terkait. (raihan)
