Supaya Ekonomi Jalan, Survei: Hentikan PSBB
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyatakan sebanyak 55 persen responden menginginkan PSBB disetop. Sementara hanya 39 persen responden yang mendukung PSBB diterapkan kembali.
"Data PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi segera berjalan sebesar 55 persen, Sebaliknya PSBB dilanjutkan agar penyebaran virus corona bisa diatasi sebesar 39 persen," kata Burhanuddin dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/10/2020).
Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, adanya survei PSBB yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukan hal unik yang terjadi di Indonesia bahwa urusan kesehatan dan keselamatan publik harus dengan survei untuk menjawabnya. Jangan lah survei menjadi alasan untuk memjawab keadaan saat ini terkait pandemi Covid-19.
"Harusnya negara serius menangani pandemi ini, seperti yang digembar gemborkan urusan keselamatan dan kesehatan rakyat adalah hal yang utama. Tapi nyatanya tidak bukan?," ujar Edysa kepada Harian Terbit, Minggu (18/10/2020).
Edysa mengakui, secara pribadi sebenarnya setuju jika PSBB dicabut. Karena negara juga tak serius menangani Covid-19. Saat ini yang dilakukan pemerintah cendrung politis dan terkesan hanya membatasi tanpa ketegasan. Apalagi terhadap elite. Yang lebih penting saat ini batasi keluar masuknya orang Tiongkok ke Indonesia. Karena Tiongkok merupakan asal virus Corona berasal.
"Selain itu buka aktivitas kehidupan dengan protokol kesehatan. Buat aturan yang tegas dan jangan korup," tandasnya.
Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and
Development (ISDS) Aminudin mengatakan, PSBB memang nyaris memukul semua
sektor dari mulai perdagangan, pendidikan, perkantoran, transportasi,
acara keagamaan.dan lainnya. Di luar PNS/ ASN, jika PSBB terlalu lama
akan memukul sumber-sumber pendapatan mereka. (harianterbit.com)
