DPR Jadi Bulan-Bulanan

 

JAKARTA - DPR jadi bulan-bulanan rakyat pasca meloloskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Mayoritas fraksi di DPR mendukung UU Cipta Kerja, hanya dua fraksi yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS saja yang menolak UU Cipta Kerja. Tidak heran bully-an terhadap DPR semakin marak di media sosial (medsos).

Menanggapi bully-an rakyat terhadap DPR, Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jakarta, M Jamiluddin Ritonga menilai, DPR RI di-bully terutama pasca UU Omnibus Law Ciptaker, karena DPR sebagai wakil rakyat tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, terutama fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Padahal sebagai lembaga yang dipilih rakyat harusnya sangat aspiratif terhadap rakyat.

"Fungsi legislasi DPR RI, dalam membuat UU dinilai sangat tidak produktif. Dari tahun ke tahun tidak banyak UU yang dihasilkan," kata Jamiluddin kepada Harian Terbit, Minggu (25/10/2020). 

Mandul

Jamiluddin berpendapat, fungsi pengawasan DPR RI belakangan ini juga mandul. "Ini terjadi karena dominannya partai-partai pendukung Pemerintah di DPR RI," ungkapnya. 

Dia mengatakan, hanya Partai Demokrat dan PKS yang masih melaksanakan fungsi pengawasan yang memadai. Namun suara mereka tertelan oleh dominannya partai-partai pendukung pemerintah di DPR. Akibatnya, jelas Jamiluddin, persoalan yang dihadapi masyarakat tidak menggema di DPR RI. 

Jamiluddin menilai, semua itu membuat sebagian masyarakat kecewa terhadap DPR RI.  "Kekecewaan itu oleh sebagian masyarakat diaktualisasikan dengan mem-bully DPR melalui berbagai saluran, terutama media sosial," jelas Dekan Fikom IISIP 1996-1999 ini. 

Sayangnya, ujar Jamiluddin, di antara bully yang umumnya bernada negatif itu sangat mengeneralisasikan DPR RI.  Seolah-olah semua Anggota DPR terompet atau corong Pemerintah. Padahal tidak semua seperti itu. Contohnya, Partai Demokrat dan PKS masih bersikap tegas dan aspiratif dalam melaksanakana fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Hanya saja mereka kalah suara.

Sementara itu, Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan menegaskan, DPR jadi korban bully karena apa yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan rakyat. Hanya untuk kepentingan partai dan pengusaha. Mereka (DPR) hanya butuh rakyat pada saat pemilihan legislatif saja. Setelah itu say goodbye.

'Untuk apa kita punya Dewan Perwakilan Rakyat jika tidak mewakili aspirasi rakyat," tandasnya. 

Berikut antara lain kritik warga di media sosial terhadap DPR, Dewan Perwakilan Rampok, dan seorang warganet menyuarakan kritiknya lewat lagu hingga viral di media sosial.

Lagu tersebut berisi syair sindiran terhadap DPR RI yang dinilai semena-mena terhadap rakyat.

Lagu tersebut diunggah oleh akun TikTok bernama @bulansutena. Bulan menyanyikan lagu ciptaannya itu bersama dua anak kecil.

Berikut lirik lagu tersebut: 
Dewan Perwakilan Rakyat
Wakil rakyat naik mercy, rakyatnya jalan kaki
Wakil rakyat makan sate, rakyatnya makan tempe
Wakil rakyat numpuk utang, rakyatnya suruh bayar
Ini yang dinamakan merdeka tapi bingung
Ini yang dinamakan bingung tapi merdeka

(sumber:  harianterbit.com)

 

Diberdayakan oleh Blogger.