Aksi Unjukrasa Ribuan Mahasiswa di Jambi, Ricuh

KOTA JAMBI - Aksi unjukrasa ribuan mahasiswa di Jambi, yang menolak disahkannya undang-undang cipta kerja (Omnibus Low), berakhir ricuh. Kericuhan terjadi setelah wakil rakyat mengajak perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (8/10/20). 

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Jambi tersebut, menyatakan menolak ajakan diskusi wakil rakyat. Alasannya, karena ruang tempat diskusi terlalu kecil hanya dapat menampung 30 orang perwakilan mahasiswa. 

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan bahwa, pihaknya akan berjuang bersama mahasiswa, karena memiliki kepepahaman yang sama. "Kita sepaham, mari perwakilan 30 orang saya undang untuk berdiskusi di dalam, saya akan berjuang bersama saudara-saudara," ujar Edi. 

Ajakan wakil rakyat ini kembali ditolak. Dan, dengan serta-merta pengunjukrasa melempari Kantor DPRD Provinsi Jambi tersebut dengan batu dan botol air mineral. Situasi semakin memanas, karena sejumlah mahasiswa lainnya ikut melemparkan benda-benda yang ada di sekitar, ke Gedung Rakyat tersebut. 

Sebelum situasi semakin memburuk, petugas keamanan langsung berupaya meredam aksi. Puncaknya aparat menghalau pendemo dengan lemparan gas air mata. Menurut salah seorang mahasiswa, aksi unjukrasa ini sebenarnya tidak diniatkan untuk anarkis. 

Namun, karena permintaan mereka tidak dipenuhi, mahasiswa marah. "Kami minta ruangan yang lebih besar, bukan hanya bisa menampung 30 orang," ujar Mahasiswa yang mengaku bernama Ihsan ini. Demo ini tidak hanya didukung mahasiswa, ada juga dari LSM dan para buruh serta permerhati lingkungan. 

"Kami tergabung dalam Aliansi BEM Jambi, ada Unja, Unbari, STIKOM dan UIN," tegasnya. Berdasarkan pantauan di lapangan, sebelum menggelar aksi di Kantor DPRD Provinsi Jambi, para mahasiswa melakukan long mart mulai dari Simpang 4 Bank Indonesia, Kantor DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur Jambi. 

Sesaat sebelumnya, aparat keamanan telah memberikan pendampingan dan menurunkan ratusan personil pasukan anti huru-hara (PHH), guna mengatasi jika terjadi situasi darurat. Dilain sisi, bahkan terlihat sejumlah kendaraan anti huru-hara yang siap beroperasi untuk mengendalikan situasi. (ref)

Diberdayakan oleh Blogger.