Bukan Wihara, Kelenteng Kwan Sing Bio Tetap Jadi Rumah Ibadah Tiga Pihak
“Intinya, kelenteng Kwan Sing Bio masih untuk umat Tri Dharma yang terdiri dari tiga pihak yakni Konghucu, Budha dan Aliran Tao," kata Ketua Penilik Demisioner TTID Kwan Sing Bio, Alim Sugiantoro, Rabu (16/9/2020).
Alim pun menyoal keputusan Dirjen Bimas Budha Kementerian Agama (Kemenag) yang menerbitkan Surat Tanda Daftar Rumah Ibadah Kelenteng Kwan Sing Bio sebagai wihara atau tempat ibadah hanya bagi umat Budha.
Atas kebijakan Dirjen Binmas Budha ini, pihaknya sudah melayangkan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur pada Jumat (11/9) lalu.
“Memang soal izin rumah ibadah wewenang Kemenag, namun tidak bisa mengubah seenaknya sendiri dan merugikan yang lain. Lebih baik yang ada dilestarikan, dibina dan tidak diusik," tandasnya.
Ia mendesak Dirjen Binmas Budha mencabut Surat Tanda Daftar Rumah Ibadah Agama Budha bagi Kelenteng Kwan Sing Bio yang membuat kelenteng ini hanya menjadi rumah ibadah umat Budha.
Surat yang diterbitkan Dirjen Bimas Budha soal Tanda Daftar Rumah Ibadah Budha ini bakal memantik konflik lebih besar di antara pengurus Tri Dharma.
"Karena indikasinya ada pencaplokan atau perebutan tempat ibadah yang selama ini sudah tenang justru dimunculkan konflik lebih besar karena mengubah status menjadi rumah ibadah Budha," papar Alim.
Bukti konflik sudah terlihat saat kelenteng ini digembok secara paksa pada 27 Juli 2020.
"Padahal negara sudah membuat kerangka pedoman dan persetujuan bersama bahwa kita harus menghormati sesama umat beragama dan menjalankan ibadahnya sesuai kepercayaannya masing-masing tanpa mengganggu yang lain dan harus saling menghormati. Prinsip ini sudah berjalan dengan baik dan lancar," tutur Alim.
Oleh sebab itu, Alim menuntut agar Tanda Daftar Rumah Ibadah yang dikeluarkan Dirjen Bimas Budha harus dicabut agar umat Tri Dharma Kwan Sing Bio Tuban seluruh Indonesia bisa beribadah dengan tenang dan lancar.
“Kalau yang terhormat Bapak Dirjen menginginkan umat Kelenteng Kwan Sing Bio Tuban dan umat seluruh Indonesia bisa beribadah dengan mudah dan lancar, tidak perlu berdalih yang lain kalau memang tujuannya murni untuk keadilan umat agar bisa beribadah,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Masyarakat (Bimas) Budha Kementrian Agama, Caliadi menegaskan, rumah ibadah tidak boleh ditutup hanya karena terjadi urusan perselisihan di antara pengurus.
"Silahkan masuk ke ranah hukum di pengadilan. Namun rumah ibadah itu bukan milik pengurus tetapi milik umat. Harus dibuka untuk kepentingan ibadah umat," ujar Caliadi dalam sebuah rekaman video yang dikirimkan ke awak media. (romi)
sumber : harianterbit.com
